Wabup : Tanjab Barat Siap Ikuti Arahan Pusat Terkait Penanganan Inflasi

Wabup : Tanjab Barat Siap Ikuti Arahan Pusat Terkait Penanganan Inflasi


JDIH - TJB | KUALATUNGKAL - Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, H. Hairan SH sampaikan bahwa saat ini  Pemerintah Kabupaten Tanjung jabung Barat telah mengikuti arahan Pemerintah Pusat terkait penaanganan inflasi dampak dari kenaikan BBM. Menurutnya, Pemkab Tanjab Barat juga siap dalam menjalankan arahan-arahan selanjutnya dari Pemerintah Pusat terkait pengendalian inflasi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati dalam wawancaranya usai ikuti Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Senin (05/09).

“Tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh beberapa narasumber terkait dengan arahan Presiden RI diantaranya bahwa hari ini Kabupaten/Kota boleh menganggarkan 2 % dari DAU untuk jaringan social, kemudian bagi Desa boleh menganggarkan maksimal 30% dana desa yang diperuntukkan kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan” ujarnya.

Rakor yang diikuti secara virtual dari ruang rapat Bupati tersebut juga turut dihadiri oleh Kapolres Tanjabbarat, Kajari Tanjabbarat, Dandim 0419/Tanjab/diwakili, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kasi Datun Kejari ,OPD terkait,Bagian Ekonomi dan undangan lainnya.

Dalam arahannya, Mendagri, Tito Karnavian menyampaikan rakor kali ini akan kembali membahas inflasi, terutama yang berkaitan dengan pengurangan subsidi yang berimbas kepada kenaikan BBM yang perlu diantisipasi secara bersama baik pusat maupun daerah.

“Untuk Kepala Daerah dan Unsur Forkopimda kami paham banyak pekerjaan yang lain di masing-masing daerah tetapi tolong mengenai pengendalian inflasi jadikan isu prioritas karena kunci utama dalam solusi pengendalian inflasi adalah menjadikannya isu prioritas dan masukkan sebagai agenda utama, untuk itu dibutuhkan sinergi dari semua stakeholder” harapnya.

Mendagri juga menyampaikan komunikasi publik juga sangat penting jangan sampai membuat masyarakat panik karena sentimen masyarakat publik itu akan berdampak kepada ekonomi dan upayakan agar masyarakat tenang.

“Tidak hanya itu solusinya yang lain diantaranya aktifkan TPID, aktifkan satgas pangan, pemberian subsidi BBM tepat sasaran untuk masyarakat tidak mampu, gerakan tanam pangan cepat panen serta laksanakan kerjasama antar daerah” pungkasnya.

 

Dalam Rakor tersebut hadir 6 Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian sebagai narasumber yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).


Terpopuler