Bagian Hukum Kunjungi BPHN Terkait Koordinasi Penilaian dan Pengembangan JDIH

Tanjabbarat- Kepala Bagian Hukum dan Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten tanjung jabung barat melakukan konsultasi dan koordinasi terkait Penilaian dan Pengembangan JDIH ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) . (11/7/2024)
Kepala bagian hukum setda tanjabbarat agus sumantri mengatakan bahwa saat ini JDIH menjadi salah satu indikator dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan Reformasi Birokrasi (RB), sehingga seluruh bagian hukum harus lebih cepat dan sigap dalam melakukan pengelolaan JDIH "jelasnya
Agus juga menyampaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, di mana pemanfaatan media sosial menjadi kunci dalam memastikan informasi hukum dapat diakses secara luas dan cepat oleh masyarakat.
Partisipasi aktif Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten tanjung jabung barat dalam koordinasi ini menandai komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyebarluasan informasi hukum, menciptakan transparansi, dan memastikan aksesibilitas informasi hukum bagi masyarakat di era digital ini.
Konsultasi dan koordinasi ini disambut langsung oleh Robby Ferdyan, S.IP : Pustakawan Ahli Pertama dan Sudino, S.H: Pustakawan Ahli Muda. (Hen)
Agus juga menyampaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, di mana pemanfaatan media sosial menjadi kunci dalam memastikan informasi hukum dapat diakses secara luas dan cepat oleh masyarakat.
Partisipasi aktif Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten tanjung jabung barat dalam koordinasi ini menandai komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyebarluasan informasi hukum, menciptakan transparansi, dan memastikan aksesibilitas informasi hukum bagi masyarakat di era digital ini.
Konsultasi dan koordinasi ini disambut langsung oleh Robby Ferdyan, S.IP : Pustakawan Ahli Pertama dan Sudino, S.H: Pustakawan Ahli Muda. (Hen)